FORUM KAJIAN KRIMINOLOGI DAN SOSIAL

Quo Vadis Pemberdayaan Masyarakat Tambang

2011-04-04T22:25:00.000-07:00

CSR (corporate social responsibility) saat ini menjadi isyu cantik yang tengah menjadi komoditas unggulan di semua lini industri. Tak tanggung-tanggung perusahaan sekarang berlomba-lomba mencari format terbaik dalam menunjukkan komitmen mereka melaksanakan CSR.

Tapi apa lacur, ditengah kegamangan industry mengadopsi isyu ini, banyak dari mereka yang justru terjebak pada lips service semata. Apalagi dengan kekurangpahaman dari sebagian besar industry dalam memahami esensi dari CSR tersebut.

Kita tidak bisa melepaskan pembahasan tentang CSR dari sejarah kelahirannya. Diawali dari ide dasar tentang pemerataan dan pembangunan berkelanjutan, dimana hal ini adalah pondasi dasar dari HAM (hak asasi manusia). Lahirlah berbagai macam instrument yang pada dasarnya memperjuangan hak-hak masyarakat yang termajinalkan.

Dari ide dasar tentang CSR yang berawal dari semangat pemerataan dan keberlanjutan, maka konsep pemberdayaan masyarakat yang diadopsi oleh industry harus mengakomodir semangat tersebut. Bukan hanya upaya foya-foya menghabiskan uang hanya untuk kampanye perusahaan.

Malapraktek oleh dokter (studi etiologi kejahatan) Part III

2011-01-02T05:24:00.002-08:00

Malapraktek bukanlah permasalahan yang hanya berkaitan dengan standar teknis pengobatan yang dilakukan oleh dokter, tetapi juga menyangkut perilaku dokter terhadap pasiennya. Termasuk juga perilaku dokter secara umum sebagai kelompok masyarakat yang taat hukum dan menghormati hak asasi orang lain.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi etiologi malapraktek oleh dokter. Secara garis besar faktor tersebut adalah; 1. ketiadaan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan, 2. hilangnya nilai profesionalisme dalam diri para dokter, 3. terpaan komersialisasi, 4. kualitas pendidikan dokter yang menurun, 5. tidak meratanya persebaran dokter, 6. kemampuan komunikasi yang buruk, 7. pengaruh manajemen terhadap pembagian kerja, 8. kelelahan dokter, serta 9. latar belakang budaya, pendidikan dan kemampuan finansial masyarakat.

Dokter adalah golongan pekerjaan dalam masyarakat yang cukup tinggi status sosialnya di mata masyarakat. Kesalahan yang ditimbulkan oleh dokter selama ini dipelajari sebagai bagian dari pembahasan white collar crime dalam kriminologi. Semua kesalahan yang dilakukan oleh dokter bisa berupa kejahatan terhadap orang, meliputi; pengobatan dan operasi yang tidak perlu, pelecehan seksual terhadap pasien, pembunuhan kriminal seperti aborsi dan euthanasia, kejahatan terhadap harta, seperti: penipuan asuransi kesehatan dan fee splitting. Kesemua jenis kejahatan yang dilakukan oleh dokter tersebut dapat dikategorikan sebagai malapraktek.

Gambaran saat ini, malapraktek masih sering diperdebatkan sebagai permasalahan etik atau permasalahan hukum. Pertentangan yang terjadi terutama menyangkut penanganan proses pembuktian kasus malapraktek. Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, belum mengatur permasalahan malapraktek menjadi satu pasal tersendiri. Terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi tindakan yang dapat dikategorikan malapraktek dalam pasal 54, 55 dan 80 – 86, akan tetapi beberapa pasal tersebut masih memerlukan aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah yang sayangnya sampai saat ini belum kunjung terwujud.

Etiologi malapraktek yang pertama adalah standar yang digunakan baik profesi maupun pelayanan medis, yang sampai saat ini belum dirumuskan. Hal menjadi bumerang sekaligus kesempatan bagi para dokter untuk berlindung ketika terjadi proses pengadilan kasus malapraktek. Padahal, standar tersebut menjadi semacam gerbang untuk memasukkan suatu tindakan sebagai malapraktek maupun bukan. Standar profesi dirumuskan oleh lembaga profesi sebagai pedoman tata laksana penanganan suatu penyakit dan siapa yang berhak menangani, sedangkan standar pelayanan medis dirumuskan oleh pemerintah c.q. Departemen Kesehatan yang digunakan terutama di rumah sakit. Selain itu, ketiadaan standar ini juga menciptakan kesempatan timbulnya komersialisasi medis, yang berwujud diskriminasi atau perawatan berlebihan.

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, juga merekomendasikan diterbitkannya sekitar 36 peraturan pelaksana berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, akan tetapi peraturan tersebut baru terbentuk tidak lebih dari 10 buah. Hal ini bisa mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan kesehatan mengingat UU. No 23 tersebut sudah berusia dua belas tahun.

Hubungan terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasiennya seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai profesionalitas. Lunturnya profesionalisme juga diindikasikan menjadi etiologi malapraktek. Nilai profesionalitas adalah konsekuensi logis dari diberikannya legitimasi dan kepercayaan kepada dokter untuk melakukan tindakan pengobatan sebagai bentuk kontrak sosial antara kedua belah pihak. Ilustrasi dari hubungan ini dapat dilihat di bagan berikut.

Bagan V. A. Hubungan Kontrak Sosial Dokter dan Masyarakat

Seorang dokter harus memperlihatkan perilaku-perilaku profesional sebagai suatu reward atas pemberian kepercayaan untuk mengobati masyarakat. Perilaku ini diantaranya adalah perilaku altruistis dalam bentuk memberikan perhatian penuh terhadap setiap pasiennya. Jika perlu dokter mengingatkan pasiennya sekedar untuk meminum obat atau mengingatkan untuk melakukan kunjungan rutin. Pembaharuan kemampuan harus terus menerus dilakukan, sebagai bentuk tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan aplikasi komitmen dokter untuk menjaga kontrak mereka dengan masyarakat.

Hilangnya nilai-nilai profesionalisme, juga memperlihatkan tidak bekerjanya lembaga profesi, sehingga tidak bisa memonitor kinerja para anggotanya. Padahal peran serta lembaga profesi sebagai pengawal integritas profesi adalah suatu kemutlakan yang tidak mungkin dihindari. Persoalan tidak sempat (mau)-nya para dokter untuk melakukan pembaruan ilmu dan keterampilan menjadi sisi lain dari tidak bekerjanya lembaga profesi.

Kenyataan di Indonesia saat ini dimana pemberi izin untuk praktek adalah Departemen Kesehatan, agaknya harus dikritisi. Meskipun pemberian izin praktek tersebut harus melalui rekomendasi dari lembaga profesi (IDI), akan tetapi menjadikan lembaga profesi menjadi semakin tidak dapat bekerja, karena fungsi pemberian izin tidak ada, berarti dia tidak dapat melakukan pencabutan izin. Jika Departemen Kesehatan yang mencabut izin praktek seseorang, akibatnya independensi atau otonomi dari suatu profesi tidak terjaga.

Untuk mendapatkan diagnosis atas suatu penyakit dibutuhkan kedekatan dan kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi yang baik. Pasien dituntut untuk mampu menjelaskan rasa sakit yang dia rasakan dan memberikan pertanyaan sebagai respon atas segala hal yang direkomendasikan oleh dokter. Sedangkan dokter wajib memberikan “humanity touch”, seperti mendengarkan segala keluhan dan berempati atas apa yang disampaikan oleh pasien. Sayangnya, komunikasi menjadi permasalahan lain yang memicu terjadinya malapraktek, karena tidak mampunya dokter membimbing pasien untuk menjelaskan gejala yang dirasakan dan di pihak lain ketidaksempatan dokter memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.

Padahal pada kenyataannya, hal ini harus berhadapan dengan sistem kerja perusahaan layanan kesehatan (klinik/rumah sakit) yang sangat memperhatikan cash flow. Seharusnya praktek layanan kesehatan bukanlah murni usaha perorangan atau kelompok tetapi ditanggung oleh negara sepenuhnya, sehingga tidak mempertimbangkan keuntungan yang dihasilkan semata.

Pemerintah juga kurang jeli dalam mengatur masalah pemerataan jumlah dokter tiap daerahnya. Kecenderungan lainnya adalah, para dokter lebih senang untuk berpraktek di kota besar dan khususnya di pulau Jawa. Akibatnya, masyarakat di daerah lainnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, dan jika ingin mendapatkannya harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

Masalah lainnya adalah, kualitas pendidikan dokter yang semakin menurun diakibatkan sekolah-sekolah kedokteran harus “mengejar setoran” dengan melahirkan dokter untuk memenuhi kebutuhan rasio dokter yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan. Rasio dokter terhadap penduduk ini harus dicapai tahun 2010 dan dimasukkan dalam rencana “Indonesia Sehat 2010”.

Tetapi, keseluruhan permasalahan timbulnya malapraktek tidak bisa hanya ditimpakan kepada dokter. Pasien memiliki andil pula dalam menyebabkan ini semua terjadi. Konstruksi budaya masyarakat yang menempatkan dokter dalam status yang lebih tinggi dibanding pasien menyebabkan pasien lebih menyerahkan segala tindakan pengobatan kepada dokter tanpa mengetahui resiko yang bisa didapatkan. Di samping itu, tingkat pendidikan masyarakat juga memberikan kontribusi, selain membentuk budaya masyarakat yang menempatkan dokter lebih tinggi, juga membuat keinginan untuk mencari informasi dan belajar, minimal tentang penyakit yang diderita, tidak dilakukan.

Oleh karenanya, konsumen kesehatan harus dibuat menjadi cerdas dan kritis. Beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain:

a. Mengikuti kursus-kursus kesehatan, terutama kursus penanganan kegawat-daruratan dan penyakit yang biasa terjadi di daerah tersebut.

b. Mengikuti pertemuan kelompok penyakit tertentu, seperti klub jantung sehat dan lain-lain. Tetapi bukan setelah menjadi penderita, melainkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyakit yang bersangkutan. Jika sudah menjadi penderita, kelompok ini bisa menjadi sumber informasi lain (second opinion) yang bisa dipertimbangkan dalam pengobatan.

c. Mencari informasi sebanyak mungkin tentang informasi kesehatan melalui media massa, serta memiliki direktori obat serta kamus kesehatan di rumah kita.

Keadaan finansial pasien dapat menjadi pseudo-etiologi malapraktek, karena tidak secara langsung menjadi pemicu kasus tersebut. Apabila pemerintah mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang murah, tentunya, kemampuan finansial tidak lagi menjadi etiologi. Adanya asuransi kesehatan juga bisa berperan dalam permasalahan ini.

Dalam konteks dokter yang bekerja secara tim, terdapat pengaruh-pengaruh manajemen penyedia layanan kesehatan dalam hal ini manajemen klinik atau rumah sakit yang memicu timbulnya dokter melakukan malapraktek. Pembagian kerja yang tidak berjalan dengan baik, serta kelelahan yang dirasakan oleh dokter juga mempengaruhi kualitas kerja dokter.

Secara garis besar, etiologi malapraktek dapat dirangkum dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel. V. 1. Etiologi Malapraktek

	Etiologi Malapraktek
Etiologi Malapraktek Saat Ini	Ketiadaan Standar
	Penurunan Profesionalisme
	Komersialisasi
Etiologi Malapraktek Akan Datang	Pendidikan Dokter
	Persebaran Dokter
	Kemampuan Komunikasi
	Pembagian Kerja
	Kelelahan dan Kelebihan Jam Kerja
	Budaya Pasien
	Pendidikan Pasien
	Kemampuan Finansial Pasien

Kemampuan Komunikasi sebagai faktor pemicu Malapraktek

2011-01-02T05:11:00.001-08:00

Phillips dan Jones (1991) mengatakan bahwa “being sick is a solitary enterprise”,[1] hal ini dikarenakan yang mampu mendeskripsikan dengan baik hanyalah si sakit itu sendiri. Bahkan keterbatasan kemampuan pasien untuk mendeskripsikan rasa sakit tersebut, bisa menjadi masalah bagi dokter.

Persepsi terhadap penyakit, pengetahuan tentang pencegahan dan perawatan penyakit, bisa mempengaruhi persepsi dan perilaku pasien terhadap penyakit. Persepsi ini bisa berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh dokter. Dengan adanya konsultasi medis diharapkan kesenjangan ini dapat dijembatani sehingga bisa dirumuskan satu tindakan medis yang tepat.[2]

Penelitian terhadap dokter, memperlihatkan bahwa mereka tidak melakukan upaya untuk mendorong pasien mengungkapkan perasaan dan pandangannya tentang penyakit atau bahkan sering menghalangi pasien untuk melakukan hal tersebut. Dokter juga sering tidak memberikan tanggapan atas apa yang diungkapkan oleh pasien. [3]

Mishler (1984) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi antara dokter dan pasien dikarenakan kebiasaan dokter menggunakan “voice of medicine”, sedangkan pasien menggunakan “voice of life world” untuk mengungkapkan perilaku dan kebiasaan dalam kesehariannya.[4]

Pasien juga melakukan kebiasaan yang membuat komunikasi antara dokter dan pasien berjalan tidak terbuka. Pasien jarang mengekspresikan perasaan tidak setuju dan ketidakpuasannya, kalaupun mereka mengungkapkan umumnya dengan cara bergumam yang hampir tidak terdengar.[5] Padahal konsultasi medis dapat berlangsung dengan efektif jika dibangun melalui penjelasan yang terperinci dan ditambah lagi dengan respon berupa pengajuan pertanyaan dari pasien.[6]

Hasil analisa atas percakapan antara dokter dan pasien menunjukkan adanya gangguan yang ditimbulkan ketika pasien bertanya, biasanya berupa ketidaksukaan atau ketidaknyamanan.[7] Selain itu, pasien biasanya ragu-ragu untuk bertanya terutama tentang hal yang berhubungan dengan pengetahuan medis seperti hasil dari pemeriksaan dan sebab-sebab penyakit.[8]

Beberapa penelitian juga membuat suatu hipotesa bahwa menanyakan pertanyaan langsung membuat pasien merasa takut.[9] Hal ini menunjukkan adanya kekurangmampuan pasien dalam mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan,[10] serta mereka enggan untuk menunjukkan pengetahuan medis mereka hanya untuk menghormati dokter tersebut. [11]

Weijts (1994) melihat bahwa terdapat permasalahan gender dalam komunikasi antara pasien dan dokternya. Pasien perempuan lebih aktif dalam berkomunikasi disebabkan posisi sosial mereka yang lebih bertanggungjawab terhadap kesehatan keluarga, dan karena adanya “sexual subculture” perempuan yang lebih ekspresif dalam percakapan dan menciptakan kedekatan. Sedangkan laki-laki, gaya percakapan mereka cenderung untuk mempertahankan kemandirian dan status, serta menunjukkan kemampuan diri. Terdapat perbedaan makna dari pengajuan suatu pertanyaan kepada dokter, bagi pasien perempuan mengajukan pertanyaan adalah upaya untuk membangun ikatan antara dia dan dokternya. Sementara bagi pasien laki-laki. mengajukan pertanyaan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang menunjukkan ketidaktahuan dan statusnya menjadi inferior.[12]

Kesenjangan yang dihasilkan karena jeleknya komunikasi antara dokter dan pasien, dalam sosiologi medis dipahami sebagai akibat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara dokter dan pasien yang menempatkan mereka seperti seorang ahli (expert) dan seorang bodoh (layperson).[13] Hubungan ini menciptakan hirarkis antara dokter dan pasien yang justru dipertahankan oleh mereka berdua dalam “ceremonial order of the clinic” dengan tetap melakukan kebiasaan lama seperti dijelaskan diatas.[14]

Tidak berjalan mulusnya komunikasi antara dokter dan pasien menyebabkan permasalahan yang bisa berakibat fatal (Tabel I.1, kasus no.17 dan 15). Hal yang paling terganggu adalah upaya untuk menegakkan diagnosis. Padahal pencarian diagnosis adalah langkah awal untuk melakukan terapi medis. Jika langkah awal saja sudah salah, sudah bisa dipastikan langkah selanjutnya akan salah.

[1] Phillips, Gerald M, & Jones JA. Op.cit.

[2] Kleinman A. 1980. Patients and Healers in The Context of Culture: An Explorations of The Borderland Between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Barkeley: University of California Press.

[3] Lihat Korsch BM, Gozzi EK, & Francis V. 1968. ”Gaps in Doctor-Patient Communication: Doctor-Patient Interaction and Patient Satisfaction”. Pediatrics; 42:855-871. Lihat pula Tuckett D, Boulton , Olson C, & William A. 1995. Meeting Between Expert : An Approach to Sharing Ideas in Medical Consultations. London: Tavistock.

[4] Mishler EG. 1984. The Discourse of Medicine: Dialetics of Medical Interviews. Norwood, NJ: Ablex.

[5] Stimson GV, & Webb B. 1975. Going to See The Doctor: The Consultation Process in General Practice. London: Routladge & Kegan Paul.

[6] Weijts W. 1994. “Responsible Health Communication; Taking Control of Our Lives”. American Behavioral Scientist. Vol. 38. No. 2. Hal 257-270.

[7] West C. 1984. Routine complications. Troubles with Talk Between Doctors and Patients. Bloomington: Indiana University Press.

[8] Weijts W, Widdershoven G, & Kok G. 1991. “Anxiety-Scenarios in Gynecological Consultations”. Patient Education and Counseling. 18. 149-163. Lihat pula Weijts W, Widdershoven G, Kok G, & Tomlow P. 1993. “Patients Information-Seeking Actions and Physician’s Response in Gynecological Consultations”. Qualitative Health Research, 3i. Hal 398-429.

[9] West C. Op.cit. Lihat pula Greenfield S, Kaplan SH, & Ware JE. 1985. “Expanding Patient Involment in Care”. Annals of Internal Medicine, 102, 520-528.

[10] Hughes D. 1982. “Control in Medical Consultations: Organizing Talk in A Situation Where Co-partisipants Have Different Competence”. Sociology, 16, 359-376. Lihat pula Tucket D, et.al. Op.cit.

[11] Ten Have P. 1991. “Vormen en Inhoud Vanspreekuurgesprekken” [Nature and Content of Conversations during Medical Office Hours]. Huisart en Wetenschap,34. Hal 330-333.

[12] Weijts Weis. 1994. Op.cit.

[13] ibid.

[14] Strong, P. 1979. The Ceremonial Order of The Clinic: Patient, Doctors, and Medical Bureaucracies. London: Routledge & Kegan Paul.

Profesionalisme dan Medis

2011-01-02T05:05:00.000-08:00

Pembahasan tentang profesionalisme dalam bidang medis telah menjadi kajian yang cukup lama berlangsung. Paul Starr dalam Social Transformation of American Medicine telah membahas tentang hal ini pada pertengahan 1980-an. Eliot Freidson menulis dalam bidang sosiologi medis sejak 1970-an, dan George Engel menulis "Care and Feeding of The Medical Student The Foundation for Professional Competence" dalam sebuah artikel di The Journal of the American Medical Association (JAMA) tahun 1971.[1]

Kata profesi sering disamaartikan dengan pekerjaan, konsep “profesional” juga diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan, bahkan seorang atlet atau orang yang memiliki pekerjaan dan mampu bekerja dengan baik juga sering dianggap sebagai profesional. Robin Downie (1990) menyatakan, seorang profesional haruslah memiliki 6 (enam) ciri, berdasarkan apa yang dia kerjakan:

Seorang profesional memiliki keterampilan atau keahlian berdasarkan pendidikan yang dijalaninya,
Seorang profesional menyediakan pelayanan yang didasari adanya hubungan khusus terhadap orang yang dia beri layanan. Hubungan ini meliputi tingkah laku yang tidak merugikan, jujur dan terbuka. Hubungan tersebut didasari pula pada hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum dan etik, serta izin yang sah dari institusi profesi serta pengakuan dari masyarakat,
Otoritas profesional juga mencakup fungsi sosial dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan publik, selain kewajiban terhadap kliennya,
Agar fungsi tersebut bisa berjalan, seorang profesional harus independen dari pengaruh penguasa dan komersialisasi,
Seorang profesional harus terdidik bukan hanya terlatih, artinya memiliki kemampuan teoritis yang digunakan dalam pekerjaannya selain ketrampilan teknis. Seorang profesional juga dituntut terus menerus meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar hasil pekerjaannya menjadi lebih baik,
Seorang profesional harus memiliki otoritas yang telah dilegitimasi. Bila sebuah profesi ingin memiliki kepercayaan di mata masyarakat, profesi tersebut harus independen, memiliki asosiasi profesi yang mampu menertibkan anggota, mengembangkan secara aktif pengetahuannya dan peduli pada peningkatan kemampuan anggotanya. Jika semua syarat telah terpenuhi, profesi tersebut telah memiliki moralitas yang sepadan dengan legitimasi legalnya dan kebijakannya akan didengar dan dihormati.[2]

Elliot Freidson (1990),[3] seorang ahli sosiologi medis dari Amerika Serikat menyatakan bahwa ciri khas dari profesionalisme adalah otonomi. Otonomi yang dimiliki sebagai ciri dari profesionalisme, diartikan sebagai kewenangan profesi itu sendiri melalui lembaga profesi yang memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan anggotanya, menentukan siapa yang bisa mengerjakan dan bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan.

Herkutanto mengutip Cruess, menyatakan bahwa ciri-ciri profesi adalah:

- Privilege untuk mengatur diri sendiri harus dibarengi dengan kewajiban yang tinggi untuk menjamin kemampuan anggota

- Pendaftaran ulang atau pengesahan ulang anggota menjadi kewajiban profesi

- Pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar etik dan disiplin harus tegas dan terbuka. [4]

Hal senada diungkapkan oleh R. Dahl (1984), bahwa karakteristik dari profesi adalah memiliki; self governing, self regulating, self diciplining.[5] Ini berarti lembaga profesi berhak dan berkewajiban untuk mengatur, dan memonitoring serta melakukan tindakan disipliner kepada anggotanya secara otonom.

James Spence (1960), yang mempublikasikan buku berjudul "The Purpose and Practice of Medicine"[6]menulis,

"The essential unit of medical practice is the occasion when, in the intimacy of the consulting room or the sickroom, a person who is ill or believes himself to be ill, seeks the advice of a doctor whom he trusts. This is a consultation: all else in medicine derives from it. The purpose of the consultation is not the diagnosis or technical treatment of disease, it is the explanation and advice, with the diagnosis acting as a means to these ends".

(Hal terpenting dari praktek kedokteran terjadi ketika di dalam ruang rawat terjadi konsultasi yang dilakukan oleh orang yang sakit atau merasa sakit mencari nasehat dari seorang dokter yang dia percayai. Semua pangkal pengobatan adalah bermula dari konsultasi ini. Tujuan dari konsultasi ini bukanlah untuk mendiagnosis atau menyembuhkan secara teknis, ini hanyalah penjelasan dan nasehat. Dan tindakan mendiagnosa sebagai akhirnya)terjemahan bebas.

Seseorang yang merasa sakit akan mendatangi dokter yang dia percayai dan meminta nasehat darinya atas penyakit yang dideritanya, bukan untuk mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak dia pahami. Demikian juga sebaliknya, seorang dokter harus membalas kepercayaan dari pasien dengan memberikan konsultasi dan nasehat atas penyakit yang diderita pasien, tidak serta merta memberikan tindakan yang pasien sendiri tidak paham kemanfaatannya.

Seorang profesional dalam melakukan pekerjaannya menjalankan kontrak sosial dengan masyarakat, dimana masyarakat memberikan hak untuk melakukan pengobatan dan memberikan kepercayaan kepada dokter. Dengan adanya pemberian kepercayaan ini maka dokter memiliki kewajiban untuk bekerja dengan kemampuan terbaiknya dan berkewajiban secara moral untuk mencari kesembuhan bagi pasien.[7]

Kontrak sosial yang terjadi antara dokter dan masyarakat terjalin melalui mekanisme masyarakat yang memberikan pengakuan dan kepercayaan kepada dokter atas kemampuan yang dia miliki. Sebaliknya dokter, atas kepercayaan yang diberikan masyarakat, harus memberikan kemampuan terbaiknya dan tanggungjawab yang tinggi kepada pasien. Dengan cara inilah, profesionalisme seorang dokter bisa berjalan dan masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan dokter serta memiliki kesempatan untuk memilih menjauhi dokter yang memiliki kredibilitas buruk.

Profesionalisme menuntut kondisi altruistis, dengan lebih mengedepankan kepentingan pasien serta berkomitmen penuh terhadap tujuan pengobatan yaitu mencari kesembuhan. Jadi seorang dokter sepantasnya mengetahui betul kondisi pasien, dan jika perlu mengunjungi atau menelepon hanya sekedar untuk mengingatkan apakah pasiennya sudah meminum obatnya atau belum.

Browne (1967) menyatakan bahwa komponen utama dari profesionalisme seorang dokter adalah perilaku yang ber-empati (memahami perasan orang lain) dan bekerja dengan penuh kepedulian, serta memiliki kecakapan kognitif (teoritis) dan keterampilan serta kemampuan fisik yang prima.[8]

Menurut David Morrell (2003)[9] nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang profesional berdasarkan tujuan utama praktek dokter seperti yang dikemukakan James Spence adalah: confidence, confidentiality, competence, contract, community responsibility and commitment.

Confidence. Kepercayaan pasien terhadap dokter dapat diketahui melalui tingkat kepuasan pasien yang berobat kepadanya, kepuasan ini didapatkan dari kemampuan dokter untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik.

Service. Pelayanan dapat terjadi melalui kontak yang berulang kali dalam berbagai masalah. Hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang unik, karena dibutuhkan integritas yang tinggi dari seorang dokter dimana pasien akan membuka hal-hal pribadi baik berupa pengalaman atau tubuhnya saat diperiksa. Hubungan ini membutuhkan penghargaan atas otonomi pasien dari sang dokter. Hubungan ini pula yang membedakan dengan hubungan dalam transaksi komersial.

Jika pasien membutuhkan bantuan (dirujuk) ke dokter lain, berarti kepercayaan ini telah ditransfer kepada orang lain lagi, yang seharusnya dokter tersebut adalah orang yang benar-benar bisa memberikan bantuan pada saat itu dan tidak dibebani dengan pertimbangan komersial

Confidentiality. Hubungan antara dokter dan pasien seperti yang diutarakan oleh Spence sangat mengedepankan kerahasiaan. Perkembangan organisasi kerja kedokteran telah melibatkan sedemikian banyak pihak. Hal ini membawa ancaman bagi kerahasian pasien, dalam hal ini kerahasiaan pasien harus tetap disimpan oleh organisasi kerja tersebut. Bahkan kadang-kadang suatu informasi dapat hanya diketahui oleh dokter saja.

Competence. Metode mengasah pengetahuan dan keterampilan dokter melalui akreditasi ulang, audit, dan pengujian harus dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Standar profesi tidak dengan serta merta menjadi patokan mati dalam mengambil keputusan klinis, karena keputusan klinis sangat individual. Pengambilan keputusan klinis adalah inti dari profesi medis, karenanya harus ditanamkan sejak awal dalam pendidikan kedokteran dilengkapi dengan kemampuan medis dan ilmu perilaku, dan harus dibarengi pula dengan pendidikan moral dan nilai-nilai filosofi kedokteran.

Contract. Dokter sebagai seorang profesional memiliki kontrak yang tidak tertulis dengan pasiennya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang tersedia. Mereka juga terlibat kontrak dengan otoritas kesehatan (tempatnya bekerja) atau badan-badan lain yang sejenis. Masalah terjadi, manakala pemegang otoritas menyuruh dokter untuk memberikan pelayanan yang tidak perlu dengan pertimbangan keuntungan. Jika dalam keadaan ini, seorang profesional harus memiliki tanggung jawab dan berani melawan serta menolak aktivitas seperti ini.

Community Care. Seorang dokter memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terjalin melalui kontrak tidak tertulis untuk memberikan pelayanan. Mereka harus memastikan semua masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan tersebut, tidak terbatas pada daerah yang banyak permintaan (kota-kota besar dan daerah ramai pasien). Public health physicians harus mengetahui kebutuhan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui penelitian yang mereka lakukan. Public health physicians ini harus bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain yang dapat mempengaruhi rekomendasi mereka dalam melihat kebutuhan kesehatan masyarakat.

Commitment. Dokter dengan haknya untuk mengobati orang-orang yang tidak beruntung karena sakit dan cacat, bukanlah profesi dengan jam kerja dan subyek yang tetap (strict). Pekerjaan ini membutuhkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang sempurna dan membuat dokter selalu belajar dan mengikuti perkembangan ilmu. Komitmen ini mungkin sangat berdampak kepada orang-orang di sekeliling mereka, keluarga, teman dan aktivitas sosial mereka. Seseorang yang tidak siap untuk membuat komitmen seperti ini harus dieliminasi sedini mungkin, saat masih dalam proses pendidikan.

Pernah terjadi di Inggris, saat pemerintahan Margaret Thatcher, dimana standar pelayanan yang diberikan rumah sakit sangat beragam, maka pemerintah melemparkan permasalahan ini ke dalam mekanisme pasar bebas. Dengan harapan masing-masing rumah sakit akan berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Tetapi hal ini berakibat buruk, karena ketundukan dokter pada manajemen rumah sakit yang lebih berorientasi kepada bisnis dan tidak memiliki nilai-nilai profesionalisme medis. Pasien dianggap sebagai benda yang ketika berkonsultasi dengan dokter harus dibatasi dengan waktu. Selain itu, penanganan pasien yang sudah tidak memiliki harapan sembuh tidak optimal lagi, serta kasus-kasus terminal, tidak diacuhkan lagi.

Maka, solusi paling mujarab menurut Herkutanto untuk mencegah kasus-kasus malapraktek terjadi, adalah dengan kembali ditegakkannya nilai-nilai profesionalisme medis oleh para dokter.

[1]Sam Huber. Sept 2002. “Haircuts, Neckties, Boy Scouts, and ‘Mama said’: What is Professionalism?”. Homepage American Medical Association di http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/8754.html. diakses tanggal 13 Juli 2004.

[2] Downie RS. 1990. “Professions and Professionalism”. Journal of Philosophy of Education. 242.

[3] Elliot Freidson. 1988. A Study of the Sociology of Applied Knowledge. Dodd, Mead and Company.

[4] Sylvia R. Cruess, Sharon Jonhston and Richard L. Cruess: Professionalism for Medical Opportunity and Obligations. Tahun dan penerbit tidak diketahui.

[5] R. Dahl. 1984. Journal Royal Social Med. Vol. 77. March. Hal 178.

[6] Spence J. 1960. The Purpose and Practice of Medicine. Oxford: Oxford University Press. Hal. 276.

[7] William N Sullivan. 2000. Medicine Under Social Threat: Professionalism & Professional Identity. (NA) 162(5): 673.

[8] Browne Freeling. 1967. The Doctor-Patient Relationship. E&S Livingstone Ltd. Edinburg. Hal 22. Hal senada dikemukakan oleh Tahka, V. 1984. The Patient Doctor Relationship. Sydney: ADIS Health Science Press. Hal 3-4.

[9] David Morell. 2003. “What Is Professionalism?”. Catholic Medical Quarterly, Februari. Dapat dilihat pula di Homepage CMQ di http: //www.catholicdoctors. org.uk/ CMQ/ Feb_2003/ what_is_professionalism.htm. diakses tanggal 25 Juli 2004.

Penyakit dan Hubungan Dokter-Pasien dalam Wacana Sosial

2011-01-02T04:15:00.001-08:00

Sakit bukan hanya permasalahan masuknya bakteri, virus kedalam tubuh kita, atau tidak berfungsinya organ-organ tubuh akibat masuknya benda luar ke dalam tubuh. Sakit juga memiliki implikasi sosial, ahli yang pertama mengemukakan hal ini adalah Parsons (1951), dia menyatakan bahwa sakit tidak hanya dilihat sebagai suatu gejala patofisiologis tetapi juga sebagai gejala sosial.[1] Bahkan Amstrong (2000) menyatakan bahwa penyakit tidak hanya berhubungan dengan masalah biologi tetapi juga sosial, dan suatu saat bisa tidak berhubungan dengan masalah biologi, tetapi bagian dari suatu realitas sosial karena sakit dan sehat telah dikonstruksikan secara sosial[2]

Parsons melihat sakit sebagai gejala sosial membawa akibat bagi seseorang yang merasa dan menyatakan dirinya sakit memiliki peran sakit, yaitu;

o Dibebaskan dari peran sosial normatif. Pembebasan ini sebenarnya relatif, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan keadaan sakit tersebut. Semakin parah keadaan sakit seseorang, semakin banyak ia dibebaskan dari peran sosial. Pembebasan dari peran sosial ini perlu dikuatkan oleh pernyataan dokter sebagai pihak yang berwenang dalam masalah tersebut.

o Tidak bertanggungjawab atas keadaannya. Keadaan sakit seseorang dianggap diluar kendali. Keadaan sakit ini perlu diubah melalui proses medis, lepas dari kemauan dan motivasi orang tersebut.

o Harus berupaya untuk sembuh. Berbeda dengan aspek pertama dan kedua peran sakit yang merupakan persyaratan, aspek ketiga ini merupakan pengakuan si sakit bahwa keadaannya tidak menyenangkan.

o Harus mencari pengobat (dokter) dan bekerja sama dengannya selama proses penyembuhan.[3]

Seseorang yang dianggap sakit akan dianggap lemah oleh masyarakat, karenanya, untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan kemampuan dan eksistensi dirinya, seseorang haruslah tetap sehat.[4]

Akan tetapi, tidak selamanya sakit dianggap sinonim dengan ketidakmampuan. Bahkan ada yang menganggap sakit sebagai “pelepasan sementara” dari rutinitas seperti berlibur, yang merupakan tingkah laku adaptif yang wajar dan aktif dicari dan dapat merupakan cara hidup yang memuaskan. [5]

Peranan sakit yang telah dirasakan oleh seseorang akan berubah menjadi peranan pasien, jika orang tersebut mendatangi dokter dan melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh dokter. Dipahami secara mudah, perbedaan kedua peranan ini menurut C. Taylor (1970:76) digambarkan, “Bila orang sakit masuk rumah sakit, ia harus dirubah menjadi seorang pasien”. [6]

Posisi pasien ketika berhadapan dengan dokter di dalam rimba kedokteran sangat lemah. Kelemahan ini selain berasal dari kekurangpahaman pasien tentang dunia kedokteran, juga dikarenakan konstruksi berfikir yang berasal dari konstruksi budaya masyarakat. Kepercayaan dokter sebagai penolong bahkan cenderung didewakan[7], hal ini membawa akibat pasien dan masyarakat secara umum bersikap menerima dan menyerahkan seluruh kepercayaan kepada dokter.

Hubungan antara dokter dan pasien, lebih merupakan hubungan kekuasaan, dimana bentuk hubungan tersebut adalah hubungan antara pihak yang aktif memiliki wewenang dan pihak yang lemah (Russel, 1938; Freidson, 1960; Freeborn dan Darsky, 1974; Szasz dan Hollender, 1978). Hubungan ini, juga dipengaruhi oleh jenis praktek dokter (Schwartz dan Kart, 1978; Kisch dan Reeder, 1969).[8]

Menurut Waitzkin dan Waterman, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan kekuasaan terapeutik yang bersifat paternalistik, dimana pasien tidak boleh ikut serta dalam menentukan jenis perawatan.[9]

Szazs dan Hollender (1978), mengemukakan beberapa jenis hubungan antara pasien dan dokter dengan didasari analogi hubungan orang tua dan anak, hubungan orang tua dan remaja, dan hubungan antar orang dewasa. Terdapat 3 pola hubungan dasar dokter dan pasien yaitu:

1. Pola dasar hubungan aktif-pasif. Dalam keadaan ini pasien tidak dapat berbuat sesuatu dan hanya menerima. Dokter ditempatkan dalam keadaan yang superior. Menurut Jones (1951) dan Marmor (1953) para dokter tidak lagi mengidentifikasikan pasien sebagai manusia, namun hanya sebagai benda biomedis dan Jones mengistilahkan sebagai keadaan the god complex.[10] Ditemukan pada keadaan ketika sakit darurat.

2. Pola dasar hubungan membimbing-kerjasama. Dokter masih menjadi tokoh sentral dalam membuat keputusan tetapi tidak melakukan disidentifikasi terhadap pasien, yang menganggap sebagai benda biomedis. Dokter menganggap bahwa dia hanya sekedar membimbing pasien untuk menjadi sehat. Szasz dan Hollender mengistilahkan pygmalion complex[11] biasanya pada kasus sakit yang tidak berat, misalnya pada sakit alergi atau penyakit akut.

3. Pola dasar hubungan saling berperan serta. Hubungan ini didasarkan pada struktur sosial yang demokratis. Ditemukan pada kasus pasien sehat yang melakukan medical check-up rutin. [12]

Weiss dan Lonnquist (1997) melihat hubungan antara petugas kesehatan dan pasien cenderung tidak setara dikarenakan:

a. Prestise pekerjaan. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman medis sehingga terbentuk legitimasi sosial bahwa tenaga kesehatan lebih punya wewenang.

b. Otoritas. Sebagai tenaga kesehatan yang mapan, menganggap bahwa pelayanannya terhadap pasien merupakan pengakuan pilihan dari pasien.

c. Situasi ketergantungan pasien terhadap aturan, sehingga pasien harus mendatangi, membuat janji, menunggu, menjawab semua pertanyaan dari tenaga kesehatan, dan harus mau untuk melakukan pemeriksaan fisik.[13]

Selain itu, dokter sebagai pemberi layanan kesehatan juga mengalami stratifikasi didalam pekerjaannya. Stratifikasi ini, menurut Pearson (Waitzkin dan Watterman, 1993) didasarkan kepada kompetensi, atau sumber dari stratifikasi adalah adanya competence gap.[14]

[1] Parson T. 1951. The Social System. New York: Free Press.

[2]Armstrong D. 2000. ”Social Theorising About Health and Illness” in Albrecht, G, et al (eds). Handbook of Social Studies in Health and Medicine. London: Sage. Hal. 24-35.

[3]Benyamin Lumenta. Op.cit. Hal 23.

[4]Parsons T. 1978. Action Theory and The Human Condition. London: Macmillan.

[5]Nolen. 1974. A Surgeon’s world. Greenwich, Conn: Fawcett.

[6]Foster GM, Anderson BA. 1986. Antropologi Kesehatan. Penerjemah: Priyanti PS. & Meutia F. Hatta. Jakarta: UI Press. Hal 171-174.

[7]Lihat sumpah dokter pada zaman Hippocrates (500 SM). Dapat dilihat dalam Macfadden CJ. 1958. Medical Ethics. 4th ed. Davis, Phil. Hal 483-484.

[8]Benyamin Lumenta. Tahun tidak diketahui. Pasien: Citra, Peran dan Perilaku: Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta. Kanisius. Hal 70-71.

[9]Richard B. Waitzkin & Barbara Waterman. 1986. Mengeksploitasi Penyakit Demi Keuntungan. Jakarta: Swara Prima. Hal. 22-26.

[10]The God Complex adalah perilaku maha tahu.

[11] Pygmalion Complex adalah perilaku ingin menjadikan seseorang sebaik dirinya.

[12] Benyamin Lumenta. Op.cit. Hal 72-75.

[13] Maria Soedarmo. 2002. Persepsi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Caltex Pasific Indonesia Rumbai Pekanbaru Riau. Tesis. Program Studi Sosiologi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial. Hal 11.

[14]Ibid.

Penyakit dan Hubungan Dokter-Pasien dalam Wacana Sosial

2011-01-02T04:15:00.000-08:00